SILANG PENDAPAT PANWASKOT DENGAN KPUD KOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta-Kota, Selama massa off 23 September s/d 8 November 2006 yang selama ini disepakati bersama oleh Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) dan diharapkan tidak melakukan kegiatan yang menjurus kampanye mulai menunai konflik.Pasalnya sehubungan dengan pembagian Jadwal Imsakiyah salah satu calon Walikota dr. Widharto dan Koran Bulanan yang memuat profil Syukri Fadholi SH di Masjid Al-Falah Bumen Purbayan Kotagede telah menyebabkan disharmonisasi di masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.Untuk itu Panwaskot telah memberi peringatan keras terkait dengan pembagian Profil Syukri di Kotagede.Panwaskot melayangkan Surat Teguran meminta Tim Sukses Pasangan Peserta Pilkada tersebut untuk membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa serta mengajak masyarakat agar tidak menggunakan Masjid dan tempat Ibadah lainnya untuk urusan Pilkada.Panwaskot juga mengingatkan untuk masing-masing calon peserta Pilkada untuk tidak memanfaatkan momentum bulan puasa sebagai ajang kampanye terselubung. Untuk menidaklanjuti kejadian ini Panwaskot memerintahkan Panwascam agar mengumpulkan fakta materiil,menerima pelaporan, dan melakukan kroscek.Karena penyebaran Koran Bulanan yang berisi wawancara dengan Syukri diduga menyalahi Deklarasi Pilkada Damai yang telah disepakati oleh masing-masing calon pesera Pilkada.
Secara terpisah, terkait dengan Massa Off selama Ramadhan Ketua KRJ Drs. Awang Nuryanto meminta seluruh elemen pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti tidak melakukan kegiatan apapun yang menjurus kampanye.
Hal ini dilakukan bukan karena adanya Deklarasi Damai yang telah disepakati bersama tetapi untuk menjaga kekhusukan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan.Minggu,15 Oktober 2006 Drs Awang telah menerbitkan Intruksi No. KRJ/A/KS/01/06,tertanggal 11 Oktober 2006 yang telah dikirimkan ke Parpol-parpol anggota KRJ (PAN,GOLKAR,DAN DEMOKRAT) yang mengusung H Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti sebagai calon peserta Pilkada Kota Yogyakarta periode 2006 -20011 M.Surat serupa juga telah dikirimkan kepada Koordinator Koalisi Pelangi Mataram dan Koordinator Gardu Informasi KRJ se-kota Yogyakarta.Dalam Intruksi tersebut disebutkan kegiatan-kegiatan yang dilarang yaitu meliputi penyebaran pamflet dan melakukan kegiatan terbuka yang mengarah pada kegiatan kampanye.
Sementara itu, silang pendapat antara Panwaskot dengan KPUD Kota mulai memanas. Hal ini disebabkan karena sehubungan dengan Sosialisasi yang dikeluarkan KPUD Kota selama, Selasa 10 Oktober s/d 17 Oktober 2006 ditingkat Kecamatan.Program ini dilaksanakan, dimaksudkan untuk mengkondisikan masyarakat agar segera tahu Siapa dan Bagaimana Calon yang diajukan sebagai Walikota dan Wakil Walikota agar nantinya masyarakat lebih mengenal Visi dan Misi para Calon. Sosialisasi ini akan dipandu oleh PPK dengan nara sumber PPK yang ditentukan berdasarkan kesepakatan internal. Namun Sosialisasi ini dinilai oleh Panwaskot memiliki potensi konflik selama Ramadhan.Untuk itu Panwaskot melayangkan Surat kepada KPUD Kota dengan No.46/B/Panwaskot/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panwaskot Zaki Zierrad SH CN yang menyarankan agar KPUD Kota menunda kegiatan Sosialisasi guna mewujudkan Pilkada Damai selama bulan Ramadhan yang menyebutkan bahwa Sosialisasi yang dilakukan selama massa off tidak diagendakan dalam perubahan kedua tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada. Disebutkan pula Panwaskot meminta KPUD Kota untuk melakukan kajian mendalam tentang potensi konflik selama Ramadhan dengan diagendakannya Sosialisasi Pilkada tersebut dilakukan setelah Ramadhan.
Menanggapi Surat dari Panwaskot tersebut,KPUD Kota menyatakan Sosialisasi tetap berjalan terus.Hal ini dilakukan karena KPUD merasa kegiatan Sosialisasi merupakan tanggungjawab KPUD sebagai penyelenggera Pilkada dalam memenuhi kewajibannya. Sebab Sosialisasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan keberhasilan Pilkada. KPUD Kota beranggapan bahwa Sosialisasi ini bukan merupakan bagian dari tahapan Pilkada. Demikian pula KPUD tidak akan melakukan kajian yuang mendalam seperti yang diminta oleh Panwaskot.
Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Kota Yogyakarta, Dwi Wahyu Budiantoro Spd. di sekretariat PDIP Kota,Kamis 12 Oktober 2006, mengatakan PDIP memasang target memperoleh 95.000 suara dalam Pilkada Kota Yogyakarta yang akan digelar 26 November mendatang.Angka ini merupakan perolehan suara PDIP dalam pemilihan legislatif 1999.Untuk merealisasi target tersebut PDIP membentuk Regu Penggerak Pemilih di SPORT HALL KRIDOSONO,Minggu 15 Oktober 2006. Regu ini merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pilkada internal PDIP Kota Yogyakarta. Jumlah Guraklih yang dibentuk sebanyak 887 regu atau sama dengan jumlah TPS di Kota Yogyakarta. Masing-masing Guraklih terdiri dari 3 orang sehingga total seluruhnya beranggotakan 2.661 orang.Tugas utamanya mengamankan konstituen PDIP. Selain Guraklih PDIP dengan melalui KMP mempunyai 2 Tim pemenangannya yaitu Tim Pemenangan Tingkat KMP dan Tim Pemenangan Independen.
Disisi lain,Heroe Purwadi dari DPC PAN Kota Yogyakarta menyatakan PAN sudah membentuk Tim seperti yang dilakukan oleh PDIP.Hanya bedanya Tim yang dibuat langsung melibatkan Partai-partai lain yang mendukung KRJ,hanya saja selama Ramadhan “Kami komitmen untuk tidak melakukan kegiatan di massa off” ujarnya.
Dua Koalisi KMP dan KRJ yang akan maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta 26 November mendatang merasa optimis akan memenangkan Pilkada Kopta Yogyakarta.Sebab keduannya merasa yakin akan memperoleh suara diatas 50% dalammenempatkan calonnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode 2006-2011 M. Prediksi KMP yang merupakan kombinasi PDIP,PKS, dan PPP berharap bisa menguasai 5 kecamatan besar di Yogyakarta yaitu Gondokusuman, Mergangsan, Umbulharjo,Tegalrejo, dan Kotagede.Mengingat pada pilpres II lalu partai di KMP unggul sekitar 55%.Begitu juga KRJ merasa yakin akan mampu mencapai 60% perolehan suara dengan asumsi berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif lalu,gabungan partai yang ada di KRJ yaitu PAN,Partai GOLKAR, Partai Demokrat serta 8 Partaidi Koalisi Pelangi Mataram (KPM) bilamana digabung sudah lebih dari 50% suara.Mereka yakin karena figur Calonnya bisa diterima di semua lapisan masyarakat dan tidak diragukan nasionalisme dan religiusitasnya.(wisnu)

OPTIMIS PILKADA BERLANGSUNG LANCAR

Divisi Hukum dan Hubungan antar lembaga sekaligus ketua Pokja Pencalonan Nasrullah SH di sekretariat KPUD Kota selasa, 19/09/2006 mengatakan Pokja Pencalonan telah melakukan penelitian ulang untuk keabsahan administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh KMP dan KRJ (Koalisi Rakyat Jogja ) dengan melibatkan unsur PN, Kejaksaan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Depag, Kepolisian yang meliputi kelengkapan rekening khusus dana kampanye, surat yang menyebutkan tidak memiliki tunggakan pajak dan ternyata sudah dipenuhi oleh KMP. Sehingga secara umum pasangan Widharto-Sukri memenuhi syarat administrasi yang telah mengembalikan dan melangkapi berkas pendaftaran tahap perbaikan. Pasangan yang diusung oleh KMP ini sudah mengembalikan dan melengkapi berkas pada hari rabu 20/09/06 oleh Pokja Pencalonan. Jadi kekhawatiran KMP tidak mengembalikan berkas kini tidak terbukti. Dengan terpenuhinya dua pasangan calon pilkada walikota Yogyakarta yang diusung oleh Koalisi KMP dan KRJ ini maka KPUD Kota optimis Pilkada 26 November nanti bisa digelar. Terpenuhinya dua pasangan calon dan melihat adanya pengembalian seluruh berkas oleh dua koalisi yang ada, KPUD menilai ada niat yang baik dari parpol untuk mensukseskan proses Pilkada Kota. “kami melihat adanya komitmen dari parpol sangat positif, mungkin mereka memandang adanya beban psikologis dari masyarakat sekarang yang menghendaki Pilkada bisa dilaksanakan dengan baik dan tuntutan masyarakat ini disikapi positif oleh parpol,” ujar Nasrullah. “ Sebab bila hanya ada satu calon dikhawatirkan Pilkada Kota yogya tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya. Peraturan KPUD nomor 13 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan Wali dan Wawali jika hanya ada satu calon maka ketentuan lebih lanjut akan diatur KPUD, terlebih dahulu berkonsultasi dengan ketua DPRD saat ini tidak perlu dilaksanakan,” tambahnya dan harapan Nasrullah semoga tidak ada kekeliruan dan manipulasi dalam berkas yang masuk, sehingga pilkada kota Yogyakarta bisa berlangsung sesuai dengan jadwal.

PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA
1. Rekening khusus dana kampanye.
2. Izin atasan langsung jika calon adalah PNS
3. Pas photo 4 x 6 hitam-putih 4 lembar
4. Daftar kekayaan yang dikeluarkan KPK
5. Ijazah dari SD hingga pendidikan terahir
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Atas Putusan Pengadilan
7. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara lebih dari 5 tahun oleh Pengadilan.
8. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggakan Pajak.
9. SKCK dari Kepolisian.

Sosial Politik

rubrik yang berisi tentang sosial politik